Bea Cukai dan Disperindag Bahas Peran Strategis DBHCHT bagi Pembangunan Daerah

Podcast ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni R. Megah Andiarto, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, serta Bagus Rachmoyojati, Analis Kebijakan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Setda Provinsi Jawa Tengah. Keduanya memberikan pandangan strategis terkait pengelolaan DBHCHT sebagai instrumen fiskal yang berperan penting bagi pembangunan daerah. 

R. Megah Andiarto menekankan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sebagian dialokasikan ke daerah untuk mendukung berbagai program prioritas. Alokasi dana tersebut, menurutnya, memiliki cakupan luas mulai dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberantasan rokok ilegal, hingga penguatan kesejahteraan petani tembakau dan buruh rokok. 

“Bea Cukai tidak hanya berperan dalam pemungutan dan penyaluran DBHCHT, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi pemanfaatannya agar sesuai dengan peraturan. Kami terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah supaya dana ini benar-benar memberi dampak positif dan tepat sasaran,” jelas Megah. 

Megah menambahkan, pengawasan menjadi aspek penting dalam memastikan DBHCHT digunakan secara akuntabel. Transparansi, kata dia, merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas program yang dibiayai dari dana tersebut. 

Sementara itu, Bagus Rachmoyojati menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan sejumlah prioritas dalam penggunaan DBHCHT. Dana tersebut antara lain difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan petani tembakau, serta pengembangan program yang mendukung stabilitas ekonomi daerah. 

“Penggunaan DBHCHT selaras dengan tema pembangunan Jawa Tengah tahun ini, yaitu ‘Mapan dan Tumbuh’. Artinya, setiap program yang dibiayai harus mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang terkait langsung dengan industri hasil tembakau,” ujar Bagus. 

Bagus juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik antarinstansi di tingkat provinsi maupun dengan kabupaten/kota penerima DBHCHT. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar implementasi program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. 

Melalui forum interaktif ini, Bea Cukai dan Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin memahami peran penting DBHCHT dan mendukung pengawasan penggunaannya. Transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar dana ini dapat memberikan manfaat maksimal. 

“DBHCHT bukan hanya angka dalam anggaran, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan yang tepat, kita bisa memastikan manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat Jawa Tengah,” tutup Megah. 

Sementara itu, Bagus menambahkan bahwa Pemprov Jawa Tengah berkomitmen terus mengembangkan program berbasis DBHCHT yang berorientasi pada keberlanjutan. “Kami ingin penggunaan DBHCHT tidak sekadar menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang menyejahterakan,” pungkasnya.