Wujudkan Kemudahan dan Kepastian Bagi Pahlawan Devisa, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Baru Impor Barang Kiriman
Di publish pada 30-05-2024 09:50:03
Semarang (29/05/2024) – Bea Cukai Kanwil Jateng DIY berkolaborasi dengan Bea Cukai Tanjung Emas dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah sosialisasikan aturan baru barang kiriman kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, Selasa (28/05/2024).
Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Bea Cukai Tanjung Emas Riefki Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai bekal pengetahuan kepabeanan kepada para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. “Dengan bekal pengetahuan kepabeanan, kami harapkan dapat memberikan kemudahan, kepastian, dan mempercepat kelancaran dalam melakukan kegiatan kepabeanan seperti, barang kiriman, barang bawaan penumpang, dan registrasi IMEI,” ujar Riefki.
Regulasi impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. Bagi pekerja migran yang tercatat di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk sebesar USD500 dengan jumlah pengiriman maksimal 3 kali setahun. Adapun pekerja migran selain yang tercatat pada BP2MI diberikan pembebasan bea masuk sebesar USD500 dengan jumlah pengiriman maksimal 1 kali setahun.
“Apabila nilai pabean melebihi deminimis USD 500, atas kelebihan nilai pabean dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan pajak dalam rangka impor,” tembah Riefki.
Dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024, terhadap barang kiriman pekerja migran tidak diatur batasan jenis, jumlah, dan kondisi barangnya (baru/tidak baru), kecuali terhadap barang dilarang impor dan barang terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L), yang tetap berlaku ketentuan lartasnya.
“Untuk mendapatkan kemudahan ini, pekerja migran harus tercatat pada BP2MI atau telah memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri,” jelas Riefki.
Selanjutnya, terkait barang bawaan penumpang dan pendaftaran IMEI handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), pekerja migran akan diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan bahwa HKT diimpor oleh pekerja migran yang terdaftar, dan paling banyak 2 unit yang diimpor dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun.
“Pendaftaran IMEI dapat dilakukan ketika pekerja migran melakukan pengisian electronic customs declaration (e-CD) yang sudah diaplikasikan di bandara atau terminal kedatangan,” imbuh Riefki.
Isikan nama, email dan komentar Anda
Berita Terakhir
Berita Terkait
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses