Perkuat Sinergi Antarinstansi, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Kunjungi BPS Jawa Tengah

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan melalui kebijakan berbasis data. Dalam era transformasi digital dan keterbukaan informasi, kebutuhan akan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi semakin penting dalam mendukung perumusan kebijakan fiskal dan pengambilan keputusan strategis. 

"Kami percaya bahwa sinergi data menjadi elemen kunci dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai. Untuk itu, kami menjalin komunikasi dan kerja sama erat dengan BPS sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menyediakan data statistik resmi yang kredibel," ujar Imik Eko Putro. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari pertukaran data statistik perdagangan dan industri, penyusunan basis data wilayah yang potensial untuk investasi, hingga kolaborasi dalam penguatan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator, industrial assistance, sekaligus revenue collector. 

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyambut baik kunjungan dan inisiatif sinergi yang dibangun bersama. Endang menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak luas bagi pembangunan nasional. 

"Ini adalah langkah awal yang baik untuk kita berdiskusi dan bertukar informasi demi kemajuan Indonesia. Dengan kolaborasi dan keterbukaan data yang terarah, kami yakin setiap lembaga dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung arah pembangunan nasional," ujar Endang. 

Endang juga menegaskan bahwa BPS siap menyediakan data statistik yang akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan. 

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen Bea Cukai dan BPS untuk terus memperkuat sinergi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berbasis data. Dengan fondasi data yang kokoh dan kerja sama yang solid, diharapkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.